Cimahi, Jurnalreformasi.com—Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2027 mulai dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu (16/9/2026). Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi dan dipimpin Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko.
Rapat tersebut turut didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi H. Nabsun dan H. Edi Kanedi. Hadir pula Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Asisten I Hendra Gunawan, Asisten III Mochamad Rony, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, lurah serta sejumlah unsur lembaga dan instansi terkait.
Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko menyatakan rapat paripurna telah memenuhi ketentuan kuorum. Dari 45 anggota DPRD Kota Cimahi, sebanyak 42 anggota hadir sehingga pembahasan Raperda APBD 2027 dapat dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan.
Dalam penyampaian rancangan APBD 2027, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada besarnya nominal. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah diarahkan kepada kebutuhan prioritas dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD bukan sekadar soal berapa besar uang yang kita miliki. APBD adalah soal bagaimana setiap rupiah kita alokasikan untuk hal yang paling penting bagi masyarakat,” ujar Ngatiyana.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah Kota Cimahi diproyeksikan sekitar Rp1,42 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp1,59 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah daerah merancang pembiayaan netto sekitar Rp56,83 miliar sehingga rancangan APBD secara keseluruhan berada dalam kondisi seimbang.
Ngatiyana mengatakan kondisi fiskal tersebut menunjukkan masih adanya ruang bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Namun, ruang fiskal yang tersedia tetap terbatas sehingga diperlukan kecermatan dalam menentukan skala prioritas belanja.
Menurutnya, tantangan APBD 2027 bukan sekadar menyusun anggaran dengan nilai besar, melainkan memastikan anggaran yang tersedia benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan mengarahkan belanja pada program yang memiliki manfaat langsung.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian utama dalam rancangan belanja 2027 antara lain pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan banjir, serta penataan kawasan perkotaan. Pemerintah juga akan melakukan efisiensi terhadap sejumlah belanja penunjang yang dinilai masih dapat ditekan.
Belanja untuk kebutuhan seperti makan dan minum, alat tulis kantor, biaya pencetakan serta kebutuhan administratif lainnya akan diminimalisasi secara optimal. Kebijakan tersebut dilakukan agar anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan penunjang birokrasi dan dapat lebih besar dialokasikan bagi pembangunan serta pelayanan publik.
Selain efisiensi belanja, Pemkot Cimahi menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui pembenahan basis data, pemanfaatan teknologi, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak serta optimalisasi aset milik pemerintah daerah.
Pada sektor perpajakan, pemerintah akan meningkatkan kualitas data objek pajak dan memperkuat penggunaan teknologi dalam proses pemungutan. Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan dilakukan dengan memperhatikan luas bumi dan bangunan serta kondisi objek pajak secara lebih akurat. Digitalisasi dan integrasi sistem juga akan diperkuat, termasuk dalam optimalisasi transaksi pajak dan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Upaya peningkatan PAD juga mencakup pembenahan sektor retribusi, perluasan akses pembayaran, pendataan dan penelusuran objek pajak serta penguatan operasi gabungan dengan instansi terkait. Pemkot Cimahi juga akan mendorong agar aset daerah dikelola secara produktif dan transparan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Optimalisasi PAD bukan semata-mata menaikkan target. Kita perbaiki pendataannya, kita optimalkan asetnya, kita permudah pelayanannya dan kita perkuat pengelolaannya,” kata Ngatiyana.
Ia menambahkan, rancangan APBD 2027 juga memuat penerimaan pembiayaan sekitar Rp76,83 miliar dan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp20 miliar, dengan pembiayaan netto sekitar Rp56,83 miliar. Dalam skema tersebut terdapat rencana pinjaman daerah yang penggunaannya diarahkan sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan.
Pemerintah menegaskan setiap pinjaman harus mempertimbangkan kemampuan pembayaran kembali, manfaat pembangunan serta keberlanjutan kondisi fiskal daerah dalam jangka panjang. (Hdr)
