Cimahi,JurnalReformasi—DPRD Kota Cimahi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Agenda tersebut berlangsung melalui Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi, Jumat (14/8/2026).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko. Turut mendampingi Wakil Ketua I H. Nabsun, Wakil Ketua II H. Edi Kanedi dan Wakil Ketua III Agung Yudaswara. Dari unsur Pemkot Cimahi hadir Wali Kota Ngatiyana, Wakil Wali Kota Adhitia Yudhistira, Sekda Maria Fitriana, jajaran asisten, kepala perangkat daerah serta unsur Forkopimda.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya menjalankan amanat yang diemban sejak mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Oktober 2024.
Ia menekankan bahwa pemerintahan harus bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memberikan dukungan politik pada Pemilu sebelumnya.
Prabowo juga mengingatkan Indonesia menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik, perang, persaingan dagang dan tekanan ekonomi dunia dinilai dapat berdampak terhadap perekonomian nasional. Karena itu, Indonesia didorong semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada negara lain.
Salah satu perhatian utama dalam pidato tersebut adalah pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo mengungkapkan hasil evaluasi pemerintah menemukan struktur BUMN yang kompleks, termasuk keberadaan perusahaan anak hingga turunan perusahaan. Pemerintah pun melakukan penataan dan restrukturisasi terhadap sejumlah BUMN yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal.
Efisiensi tersebut, menurut Prabowo, diharapkan dapat mengurangi berbagai beban operasional, mulai dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, perjalanan dinas hingga biaya lainnya. Anggaran yang berhasil dihemat harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, perbaikan sekolah, pembangunan rumah serta penguatan pelayanan publik.
Selain BUMN, Presiden juga menyoroti persoalan pertambangan ilegal. Penertiban tambang ilegal, termasuk aktivitas tambang timah ilegal di Bangka Belitung, menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian.
Prabowo meminta aparat penegak hukum tidak hanya mengejar pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang memiliki kewenangan namun membiarkan praktik ilegal tersebut berlangsung.
Dalam bidang hukum, Prabowo menegaskan bahwa keadilan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang lemah secara ekonomi maupun politik.
Menurutnya, lembaga peradilan merupakan benteng terakhir masyarakat dalam memperoleh keadilan sehingga independensi hakim harus tetap dijaga dan disertai akuntabilitas.
Pesan Presiden tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Bagi Pemkot dan DPRD Kota Cimahi, momentum tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan untuk menerjemahkan semangat kemerdekaan melalui kebijakan yang efektif, pelayanan publik yang semakin baik serta pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran. (Hendra)
