Cimahi,Jurnal Reformasi.com
Pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat menindaklanjuti dugaan keracunan massal yang muncul setelah konsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 25 Februari 2026. Penanganan difokuskan pada keselamatan pasien, penghentian sementara konsumsi makanan yang diduga menjadi pemicu, serta pengujian laboratorium untuk memastikan sumber permasalahan.
Insiden dilaporkan terjadi di sejumlah sekolah yang berada di Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Baros. Hingga Kamis (26/2/2026) pukul 05.00 WIB, tercatat 36 orang mendapatkan perawatan medis di tiga rumah sakit di Kota Cimahi.
Di RSUD Cibabat, total 26 pasien tercatat, dengan rincian 4 orang masih menjalani perawatan dan 22 pasien telah diperbolehkan pulang. Sementara itu, di RS Mitra Kasih terdapat 5 pasien, terdiri dari 3 orang dirawat dan 2 lainnya sudah kembali ke rumah. Adapun di RS Dustira, 5 pasien sempat ditangani, dengan 4 masih dalam observasi dan 1 pasien telah dipulangkan.
Keluhan yang dialami para korban di antaranya mual, pusing, nyeri pada ulu hati, serta muntah. Paket MBG yang dikonsumsi berisi onigiri (nasi kepal), telur rebus, biskuit gandum, kurma, apel, dan susu. Seluruh paket tersebut didistribusikan oleh SPPG Karangmekar 02 dengan total penyaluran mencapai 2.662 porsi.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, bersama unsur Forkopimda turun langsung meninjau penanganan pasien di Instalasi Gawat Darurat RSUD Cibabat. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah daerah, sekaligus memastikan proses medis dan investigasi berjalan sesuai prosedur.
Menurutnya, setelah laporan diterima sekitar pukul 17.00 WIB, Pemkot Cimahi melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan segera menginstruksikan seluruh sekolah untuk menghentikan konsumsi paket MBG yang belum dimakan. Termasuk larangan mengonsumsi makanan tersebut saat berbuka puasa sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi penambahan kasus.
Selain membuka posko terpadu yang dipusatkan di RSUD Cibabat untuk memantau perkembangan pasien secara intensif, pemerintah juga telah menyiapkan skenario rujukan ke fasilitas kesehatan lain jika terjadi lonjakan pasien.
Di sisi lain, pengelola SPPG yang bersangkutan telah dipanggil guna memberikan klarifikasi. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap standar bahan baku, proses pengolahan, hingga sistem distribusi makanan. Pengawasan dipastikan akan diperketat, terutama selama bulan Ramadan, mengingat adanya jeda waktu antara proses produksi dan waktu konsumsi yang dapat memengaruhi kualitas pangan.
Terkait kemungkinan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB), Pemkot Cimahi masih menunggu hasil uji laboratorium dan kajian epidemiologis berdasarkan jumlah serta pola kasus yang muncul. Pemerintah memastikan seluruh tahapan penanganan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di akhir keterangannya, Adhitia menegaskan bahwa seluruh SPPG di Kota Cimahi wajib mematuhi kesepakatan antara Pemerintah Kota Cimahi dan Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap penyedia makanan harus memenuhi standar baku mutu, mulai dari kualitas bahan, kelayakan konsumsi, hingga aspek keamanan pangan lainnya. Proses memasak, pengemasan, dan distribusi juga harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin.
Dalam momentum Ramadan, ia juga mengingatkan perlunya penyesuaian jenis makanan yang disalurkan. Mengingat tidak semua penerima manfaat langsung mengonsumsi makanan sebelum berbuka, potensi penurunan mutu harus diantisipasi. Karena itu, SPPG diimbau memprioritaskan makanan ringan atau kering yang lebih tahan lama, tanpa mengabaikan standar gizi dan keamanan pangan (Hendra JR)
