Cimahi, Jurnalreformasi.com — Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-81 tingkat Kota Cimahi di gelar di Lapangan Rajawali, Senin (17/8/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemkot Cimahi, ASN, organisasi kemasyarakatan, pelajar, veteran, serta berbagai elemen masyarakat.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana dalam amanatnya mengatakan, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan. Semangat kemerdekaan harus diterjemahkan melalui kerja nyata pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian, serta memastikan terpenuhinya hak dasar warga.
Peringatan HUT RI, kata Ngatiyana, juga menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, pembangunan Kota Cimahi diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga melalui berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, sosial hingga lingkungan.
“Dalam membangun kota, yang dipikirkan bukan semata-mata berapa besar anggarannya, atau berapa banyak proyeknya. Tetapi satu hal, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Ngatiyana.
Sejumlah capaian pembangunan pun disampaikan Ngatiyana. Di sektor kesehatan, Pemkot Cimahi telah menyelesaikan pembangunan Puskesmas Cibeureum yang lebih representatif dan dapat melayani lebih dari 62 ribu jiwa. Revitalisasi Puskesmas Melong Tengah juga terus dilanjutkan.
Selain itu, seluruh kecamatan di Kota Cimahi kini telah memiliki layanan rawat jalan pada sore hari. Kebijakan tersebut ditujukan agar masyarakat yang bekerja pada pagi hingga siang hari tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa harus meninggalkan pekerjaannya.
Di sektor infrastruktur, keberadaan Bundaran Jati disebut memberikan dampak terhadap konektivitas sekaligus membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Sementara pembangunan underpass Gatot Subroto-Baros terus dikawal melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dari sektor ekonomi, Ngatiyana menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada 2025 mencapai 5,33 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka, melainkan harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perhatian terhadap persoalan lingkungan juga terus dilakukan. Pemkot Cimahi mendorong konsep zero to landfill melalui optimalisasi TPST Santiong yang diproyeksikan mampu mengolah hingga 85 ton sampah per hari. Upaya tersebut diperkuat dengan gerakan Sapu Jagat yang mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Ngatiyana turut menyinggung keberhasilan Pemkot Cimahi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13. Capaian tersebut harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah secara amanah, bukan sekadar penghargaan.
Ia menekankan seluruh capaian pembangunan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Pembangunan kota membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan masyarakat.
“Kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Ada hal yang harus kita kerjakan sendiri, ada hal yang harus kita kerjakan bersama, dan ada hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Inilah gotong royong dalam wajah pembangunan modern,” ujarnya.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas, Ngatiyana meminta efisiensi tidak dimaknai sebagai pengurangan keberpihakan kepada masyarakat. Efisiensi justru menuntut pemerintah lebih cermat menentukan prioritas pembangunan dan memilih program yang memberikan dampak paling besar.
“Kita harus semakin cerdas memilih prioritas, harus semakin disiplin mengelola setiap rupiah uang rakyat dan kita harus berani memilih program yang paling besar dampaknya bagi masyarakat,” tegasnya.
Ngatiyana juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar menjadikan momentum kemerdekaan sebagai dorongan untuk meningkatkan pengabdian, integritas, disiplin, dan profesionalisme. Setiap kebijakan dan pelayanan publik harus tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
“Di hari kemerdekaan ini, mari kita jadikan merah putih bukan hanya sebagai bendera yang kita kibarkan, melainkan janji untuk bekerja lebih keras, janji untuk melayani lebih tulus, janji untuk membangun lebih mantap agar masyarakat menjadi hepi,” pungkas Ngatiyana. ( Hendra )
