Ngamprah – Pada Jumat (21/8/2026), Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kabupaten Bandung Barat kembali mengintensifkan kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dalam agenda kali ini, tim Pansus IX secara teliti menelaah pasal demi pasal, dengan menitikberatkan pada sejumlah regulasi yang mendapatkan revisi.
Anggota Pansus IX DPRD Kabupaten Bandung Barat, Asep Miftah, mengungkapkan bahwa diskusi hari ini memang diarahkan pada draf pasal yang menerima revisi signifikan. Di samping itu, terdapat dua isu utama yang menjadi titik berat dalam perubahan peraturan daerah tersebut.
“Ya. Hari ini kita fokus pembahasan pasal per pasal, terutama pasal-pasal yang mengalami perubahan cukup banyak,” ungkap Asep.
Menurut pandangannya, dua substansi pokok yang direvisi dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019 itu berpusat pada kebijakan retribusi serta subsidi. Kedua elemen ini dinilai krusial sehingga perlu dibedah lebih dalam demi menyempurnakan payung hukum perhubungan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Lebih lanjut, Asep menerangkan bahwa pencermatan pada tiap-tiap pasal ini bertujuan untuk memastikan agar aturan yang direvisi benar-benar relevan dan sejalan dengan dinamika serta kebutuhan saat ini. Tahapan ini sekaligus menjadi fase akhir sebelum draf Raperda masuk ke tahap penyelesaian.
“Ini tinggal satu agenda lagi, hari Senin, adalah penyelarasan dan pembuatan berita acara terkait telah selesainya pembahasan Perda perubahan Nomor 6 Tahun 2019,” paparnya.
Dengan selesainya tahap bedah pasal ini, Pansus IX diagendakan untuk menggelar rapat sinkronisasi sekaligus penyusunan berita acara pada hari Senin pekan depan. Langkah tersebut akan menjadi penanda penting rampungnya tugas Pansus IX dalam membahas revisi Perda Nomor 6 Tahun 2019.
Ada rencana untuk menggabungkan kedua berita ini ke dalam satu terbitan khusus, atau Anda membutuhkan spin untuk berita lokal lainnya? (Fitria)
