Bandung Barat,Jurnal Reformasi.com
Kecamatan Ngamprah Kabupaten bandung barat menyelenggarakan kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada hari Kamis, 12 Februari 2026 yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Ngamprah BerAKHLAK .Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala desa dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kecamatan ngamprah sebagai bagian dari tahapan awal penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Pra Musrenbang Kecamatan Ngamprah merupakan forum strategis yang bertujuan untuk menghimpun, membahas, serta menyelaraskan berbagai usulan program dan kegiatan pembangunan yang telah dihasilkan melalui Musrenbang tingkat desa.
Dalam kegiatan ini, masing-masing desa menyampaikan usulan pembangunan baik fisik maupun nonfisik yang dianggap paling mendesak dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Agnes Virganty S.STP, S H,M.Si Camat Ngamprah mengatakan Hari ini kecamatan ngamprah mengadakan acara pra musrenbang yang di dampingi oleh kabid PPEPD beserta kepala desa yang mana jadwal di kewilayahan ini adalah dalam tahap untuk musrenbang kecamatan,kami melaksanakan pra musrenbang yang mana dari 11 desa hadir kepala desa dan operator
Pak kabid tadi juga menyampaikan apa saja yang menjadi kamus usulan berikut juga usulan dengan tema pembangunan SKPD 2027 adalah penguatan ekonomi dan daya saing daerah untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, terimakasih kepada pak kabid yang menjelaskan dimana usulan dari desa ini insya allah bisa terealisasi di RKPD di bandung barat 2027 sesuai dengan amanah nya bupati bandung barat amanah ucap nya
Imam Yudha Kabid PPEPD menambahkan Teknis pelaksanaan nya sesuai dengan surat edaran pa bupati jadwal perencanaan pembangunan tahun 2027 salah satunya adalah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan,musrenbang ini yang akan dilaksanakan di tanggal 18 Pebruari hingga tanggal 27 pebruari bertempat di masing masing kecamatan
Tujuan dari musrenbang ini adalah untuk menampung aspirasi masyarakat baik itu dari kepala desa maupun dari masyarakat terkait apa yang dilaksanakan atau diusulkan kepada kabupaten yang akan nanti menjadi dasar perangkat daerah untuk melaksanakan aktifitas di tahun 2027 ujarnya (Andri JR)
