Cimahi, Jurnalreformasi.com—Pemerintah Kota Cimahi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menggelar kegiatan Edukasi Literasi Keuangan serta Sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri ORI030. Kegiatan berlangsung di Aula Gedung A Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Kamis (16/7/2026), dan diikuti perangkat daerah, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan negara sekaligus memperkenalkan instrumen investasi yang aman, terjangkau, dan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan yang telah memilih Kota Cimahi sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan edukasi literasi keuangan tersebut.
Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap APBN memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Masih banyak masyarakat yang memandang APBN sebatas kumpulan angka dalam sebuah dokumen. Padahal, APBN merupakan instrumen utama pemerintah untuk melindungi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan nasional,” ujar Ngatiyana.
Ia menjelaskan, APBN menjadi sumber pembiayaan berbagai program strategis pemerintah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial hingga penguatan ketahanan nasional. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ngatiyana menilai, di tengah tantangan ekonomi global seperti fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi, dan perlambatan ekonomi dunia, kondisi ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari pengelolaan kebijakan fiskal dan pembiayaan negara yang dilakukan secara hati-hati, profesional, dan akuntabel.
“Saya berharap masyarakat Kota Cimahi semakin memiliki literasi keuangan yang baik, mampu berinvestasi secara bijak, serta ikut berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. Kemajuan bangsa tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran negara, tetapi juga pada pemahaman masyarakat mengenai bagaimana anggaran tersebut dihimpun, dikelola, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.
Sementara itu, Analis Keuangan Negara Ahli Madya Direktorat Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, Singgih Gunarsa, menjelaskan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) Ritel merupakan salah satu instrumen pembiayaan negara yang aman sekaligus memberikan keuntungan bagi investor.
“Pemerintah saat ini menawarkan Obligasi Negara Ritel Seri ORI030 dengan dua pilihan tenor, yakni ORI030-T3 bertenor tiga tahun dengan kupon tetap sebesar 6,90 persen, serta ORI030-T6 bertenor enam tahun dengan kupon tetap 7,00 persen,” katanya.
“ORI030 menjadi alternatif investasi yang menarik karena menawarkan imbal hasil yang kompetitif dan dijamin oleh negara. Melalui investasi ini, masyarakat tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional,” ungkap Singgih.
Ia menambahkan, penerbitan ORI030 merupakan bagian dari strategi pembiayaan APBN di tengah kondisi defisit anggaran yang masih berada di kisaran 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut, lanjutnya, masih berada di bawah batas maksimal defisit sebesar tiga persen sehingga kondisi fiskal Indonesia dinilai tetap sehat dan terkendali.
“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pengelolaan utang pemerintah karena seluruhnya dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab. Dana yang dihimpun melalui ORI digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Selain pemaparan mengenai APBN dan ORI030, peserta juga memperoleh materi tentang pentingnya literasi keuangan, strategi membangun investasi yang sehat, karakteristik Surat Berharga Negara Ritel, hingga mekanisme pembelian ORI030. Materi tersebut disampaikan oleh Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Surat Utang Negara, Bahal A. Pranata.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Cimahi dan Kementerian Keuangan berharap masyarakat semakin memahami peran APBN dalam pembangunan nasional sekaligus memiliki kesadaran untuk berinvestasi secara aman melalui instrumen yang diterbitkan pemerintah. ( Hendra )
