Bandung Barat,Jurnal Reformasi.com
Inspektorat Kabupaten bandung barat sebagai aparat pengawas intern pemerintahan salah satu fungsinya adalah audit kinerja organisasi perangkat daerah di Kabupaten bandung barat, termasuk audit atas kinerja desa. Pada tahun anggaran 2023 ini dilaksanakan di aula kantor kecamatan ngamprah, Selasa 16/01/2024
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Irban 4 Indra Gunawan,camat ngamprah Agnes Virganty S.STP.,M.Si, beserta jajaran, Kepala desa dan sekdes se kecamatan ngamprah
Indra Gunawan Irban 4 mengatakan Kegiatan ini sudah biasa dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan PKPT yang ada di inspektorat, program kerja dan pengawasan bangunan, pemeriksaan ini bukan hanya di desa tapi juga di kecamatan di sekolah SD dan SMP juga di puskesmas, rumah sakit dan SKPD,di seluruh instansi dilakukan pemeriksaan ini kebetulan di inspektorat dibagi menjadi 4 wilayah, setiap wilayah punya 4 binaan kecamatan dan 7 SKPD dan program ini sudah biasa dilakukan dan mengedepankan bikan kepada pemeriksaannya tapi kepada pembinaannya, pengawasannya
Lanjut Indra menyampaikan konsultasi juga quality insurance yaitu penyajian dan laporan keuangan yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan ketika disajikan untuk pemeriksa eksternal yaitu dari BPK agar kita mendapatkan opini WTP wajar tanpa pengecualian itu yang diidam idamkan oleh semua kabupaten karena kalo kita tidak mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian)akan ada sangsi apalagi kalo sampai mendapat WDP (wajar dengan pengecualian) akan mendapat sangsi keuangan yang paling parah ketika kita mendapatkan disclaimer yang artinya laporan keuangannya tidak bisa dibaca dan dinilai berarti tidak bisa disajikan dengan baik, ketika 3 kaki mendapatkan disclaimer itu akan diambil alig oleh pemda dan dianggap belum mampu menyajikan pemerintahan yang baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan sudah 2 tahun ini kota mendapatkan WTP prestasi yang luar biasa.contoh di kota Bandung saat ini mendapat WDP karena ada hal hal tertentu, bukan hanya masalah keuangan bisa juga masalah walikota nya dan itu sangat berpengaruh tehadap WTP ucapnya
Sementara Camat Ngamprah Agnes Virganty S.STP.M.Si menambahkan Saya Camat Ngamprah beserta Sekcam,para Kasi, Kasubag dan Kepala desa se Kecamatan Ngamprah turut hadie dalam penerimaan audit kinerja desa tahun 2023 seiring dengan program kerja pengawasan tahunan berbasis resiko inspektorat daerah, hari merupakan tahap pertama ada 8 Kecamatan di 4 Irban dan kami mendapat Irban 4, Pak Irban nya yaitu Indra Gunawan dan tim nya terdiri dari 6 orang darmis nya Bapak Darmana.
Tadi disampaikan bahwa inspektorat ini lebih kepada pengawasan dan kecamatan lebih kepada pembinaan kalo kita regulasi yang digunakan PP 12 tahun 2017 dan permendagri no 19 tahun 2023 kamipun selalu monitoring dan evaluasi kaitan dengan baik dari perencanaan, pelaksanaan, perusahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan. Hari ini hadir pula dari APIP untuk learning apabila ada yang keliru juga memberikan quality insurance dari APIP nya pemerintah daerah dan dari 11 desa tidak keseluruhan tapi ada pilot projek dimana tim akan turun langsung ke desa ini adalah sebagai langkah agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Bandung Barat
Sehingga laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung Barat bisa mendapat WTP (wajar tanpa pengecualian) kembali.
Sampai sejauh ini hasil pembinaan kami ke desa desa se Kecamatan Ngamprah kami lihat sudah sesuai aturan Perbup pengelolaan keuangan no 46 tahun 2012 ataupun pengelolaan aset desa.
Mohon doa nya kita berkolaborasi pentahelix dengan media dimana pelaporan keuangan ini bisa menjadi transparan dan akuntable ujarnya ( Andri JR)
