Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Demokrat, H. Dadang Jaenudin, S.H., menjelaskan bahwa upaya penanganan banjir melalui normalisasi sungai di RW 08 Cigugur Tengah sejatinya telah dimulai sejak tahun 2022.
Langkah awal tersebut dilakukan melalui kerja bakti bersama warga dan pemerintah, meliputi pengangkutan sampah serta pengerukan sedimentasi sungai.
“Upaya awal memang sudah dilakukan, namun hasilnya belum mampu menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh,” ujar Dadang.
Proyek Dinilai Belum Memberi Hasil Maksimal
Hingga tahun 2025, lanjut Dadang, warga masih mempertanyakan kelanjutan proyek normalisasi tersebut. Pasalnya, banjir masih kerap terjadi setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
“Sebagian warga bahkan menilai proyek ini seperti mangkrak karena belum memberikan dampak yang tuntas terhadap pengendalian banjir,” ungkapnya.
Pembebasan Lahan Masih Jadi Kendala
Dadang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi tetap berkomitmen menuntaskan persoalan banjir di kawasan tersebut. Saat ini, Pemkot tengah mempersiapkan rencana pelebaran alur sungai sebagai bagian dari proses normalisasi.
Ia menjelaskan, pembebasan lahan di RW 08 pada dasarnya sudah hampir seluruhnya rampung. Namun, di RW 17 masih terdapat sekitar tiga hingga empat rumah warga yang belum dapat diselesaikan dan menjadi kendala utama.
“Normalisasi sungai merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Sementara itu, pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemkot Cimahi. Jika persoalan lahan sudah tuntas, Provinsi bisa segera melakukan pekerjaan fisik,” jelasnya.
Penertiban Bangunan Liar dan Pengerukan Sedimentasi.
Selain pembebasan lahan, Dadang juga menyampaikan bahwa penertiban terhadap 16 bangunan liar yang berdiri di sempadan sungai tengah dipersiapkan. Langkah ini dinilai penting untuk memperlancar aliran air dan mengurangi risiko banjir.
Di sisi lain, upaya pengerukan sedimentasi sungai juga terus dilakukan secara bertahap sejak akhir tahun 2024 sebagai langkah mitigasi sementara.
Harapan Penyelesaian Menyeluruh
Dadang berharap seluruh proses, baik pembebasan lahan maupun penertiban bangunan liar, dapat segera diselesaikan agar normalisasi sungai dapat berjalan optimal.
“Jika semua lahan sudah siap dan situasi kondusif, proses normalisasi bisa segera dilaksanakan. Dengan begitu, potensi banjir di wilayah ini diharapkan dapat berkurang secara signifikan,” pungkasnya. ( Hendra )
