Bandung Barat,Jurnalreformasi.com— Jum’at, 5 Desember 2024 – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tingkat kabupaten yang bertempat di Aula Pine Shalom, Cisarua. Pertemuan ini fokus mengkaji pelaksanaan program strategis nasional sekaligus merumuskan langkah-langkah konkrit untuk tahun mendatang.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, memberikan pandangan positif mengenai peran KDMP sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Dari total 165 KDMP yang terbentuk di berbagai desa, sejumlah koperasi desa menunjukkan kemajuan dan peluang usaha yang potensial.
“Kami menaruh harapan besar agar KDMP bisa mengoptimalkan sumber daya dan keunggulan lokal, menjadikannya industri yang menambah nilai ekonomis. Dengan langkah ini, pertumbuhan ekonomi dapat berlanjut dan kesejahteraan seluruh masyarakat dapat meningkat signifikan,” ujar Jeje dengan keyakinan.
Jeje juga menuturkan bahwa KDMP diintegrasikan dengan program strategis nasional lain, seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mencontohkan KDMP dapat berperan sebagai pemasok bahan baku untuk dapur Sekolah Pinggiran dan Pedesaan Gratis (SPPG).
Namun di balik antusiasme ini, rapat koordinasi mengungkap kendala lapangan terutama terkait ketersediaan lahan untuk operasional gerai atau unit usaha KDMP. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bandung Barat, Sri Dustirawati, menyatakan bahwa persoalan ini telah menjadi tantangan, namun solusi kreatif telah diterapkan.
“Para pelaku usaha di desa memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti kantor desa atau gedung lainnya yang belum digunakan. Walaupun kapasitas gerai saat ini belum besar, tetapi manfaat sosial dan ekonomi tetap terasa. Jadi, tidak perlu mendirikan gudang sendiri dengan segera,” jelas Sri Dustirawati.
Dukungan juga datang dari sektor TNI. Komandan Kodim 0609/Cimahi Letkol Inf Ratno, S.H., M.I.P., menegaskan kesiapan institusinya mendukung percepatan jalannya program KDMP. Menurutnya, program nasional yang strategis sering membutuhkan fleksibilitas dan tindakan cepat di luar prosedur konvensional.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait potensi lahan. Saya membuka peluang kolaborasi antar pemerintah daerah, BUMN, dan pihak lain untuk bertindak lebih luwes dalam menghadapi kendala,” terang Letkol Inf Ratno.
Pertemuan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan yang menegaskan bahwa penguatan KDMP memerlukan kolaborasi lintas sektor. Meski menemui hambatan teknis seperti lahan, semangat inovasi dan sinergi antar elemen menjadi kunci untuk merealisasikan kemakmuran ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bandung Barat. ( Hendra )
