Kab. Probolinggo, Jurnal Reformasi.com
Proyek pengaspalan di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, kembali menjadi sorotan setelah hasil evaluasi terbaru mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian panjang jalan yang telah diaspal dengan perencanaan awal. Meski sebelumnya Plt Camat Pakuniran, Hasan Zainuri, menyebutkan bahwa kerusakan pada jalan aspal adalah bagian dari tambahan proyek utama sepanjang lebih dari 1,5 kilometer, namun Sirrahum Kepala Desa Ranon kepada tim media justru mengatakan bahwa panjang pengaspalan tersebut masih kurang 164 meter .
Kekurangan tersebut memicu dugaan kuat adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan proyek. Tim media bersama lembaga pemerhati anggaran telah melaporkan temuan ini kepada Inspektorat Kabupaten Probolinggo. Menanggapi laporan tersebut, Inspektorat menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas persoalan ini.
“Kami telah menerima laporan ini dan akan menindaklanjutinya dengan serius. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dibiarkan begitu saja,” ujar salah seorang perwakilan Inspektorat.
Namun, pernyataan ini tidak cukup untuk meredam kritik tajam dari masyarakat dan aktivis setempat yang mendesak adanya tindakan konkret dan transparan ber inisial SW mengecam praktik pembangunan yang terindikasi sarat manipulasi.
“Ketidaksesuaian ini tidak bisa dianggap remeh. Kami mendukung penuh Inspektorat untuk mengusut tuntas kasus ini, tetapi jangan sampai hanya menjadi janji belaka. Proyek pembangunan harus benar-benar memberi manfaat, bukan menjadi ajang korupsi yang merugikan rakyat,” tegasnya.
Kasus ini menjadi refleksi buruk atas lemahnya pengawasan dalam penggunaan anggaran daerah. Dengan nilai investasi yang tidak kecil, masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur berkualitas sesuai perencanaan. Jika dugaan praktik curang ini terbukti, para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban hukum untuk menjaga kepercayaan publik.
Desakan transparansi tidak hanya datang dari aktivis, tetapi juga warga Desa Ranon yang kecewa dengan hasil proyek. Mereka berharap temuan ini dapat menjadi titik balik bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan memastikan proyek-proyek serupa tidak lagi mengecewakan. (Kiki)
