CIMAHI – Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Golkar, H. Nabsun, S.Sos., menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan instrumen strategis untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Nabsun usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Musrenbang tingkat Kecamatan Cimahi Selatan pada Rabu (28/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pola penggabungan agenda FGD dan Musrenbang sebagai langkah konkret efisiensi birokrasi.
Sinergi dan Efisiensi Pelaksanaan
Menurut Nabsun, integrasi antara FGD dan Musrenbang tingkat kecamatan adalah inovasi yang tepat di tengah kebijakan penghematan anggaran. Meski dilakukan secara terpadu, ia menilai efektivitas kegiatan tetap terjaga melalui manajemen waktu yang proporsional.
“Integrasi ini adalah bentuk efisiensi yang terukur. Pembagian sesi, misalnya kehadiran kepala daerah dan anggota DPRD, bisa diatur secara bergantian tanpa harus memakan waktu berhari-hari. Ini jauh lebih efektif daripada pelaksanaan terpisah yang membebani anggaran dan waktu,” jelasnya.
Prioritas Penanganan Banjir dan Infrastruktur
Selain aspek manajerial, Nabsun menaruh perhatian serius pada keluhan warga Cimahi Selatan terkait persoalan banjir yang kerap berulang. Ia mendorong perencanaan pembangunan yang lebih teknis dan berkelanjutan untuk meminimalisir risiko bencana tahunan tersebut.
“Persoalan banjir memerlukan solusi komprehensif. Perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas, khususnya pada titik rawan seperti benteng penahan air yang rusak. Selain itu, pengelolaan sampah yang belum optimal harus ditangani secara serius karena ini merupakan akar masalah yang klasik,” tegas Nabsun.
Komitmen Pengawalan Aspirasi
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga dalam menuntaskan isu-isu krusial di wilayah tersebut.
Terkait progres usulan pembangunan, Nabsun memberikan apresiasi atas terserapnya mayoritas aspirasi warga. Hingga saat ini, usulan masih didominasi oleh isu penanggulangan banjir, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta peningkatan infrastruktur jalan dan penerangan lingkungan.
“Khusus untuk wilayah Cimahi Selatan, alhamdulillah sekitar 90 persen usulan masyarakat telah terakomodasi. Kami di legislatif berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar realisasinya tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
