Cimahi, 3 Desember 2025 – Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi, H. Asep Rukmansyah, S.E., melakukan evaluasi kinerja satu tahun menjabat dengan perwakilan warga di Daerah Pemilihan (Dapil) Cibabat dan Pasirkaliki. Evaluasi tersebut sekaligus meninjau realisasi Program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) tahun berjalan.
Tingkat Realisasi Program Pokir
Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, Asep Rukmansyah mengklaim bahwa realisasi program Pokir bagi masyarakat telah berjalan optimal dan mencapai hampir 98%. Beliau juga menyampaikan bahwa indikasi kepuasan masyarakat terhadap kinerja anggota dewan terlihat dari ucapan terima kasih yang disampaikan oleh para ketua RW atas program yang telah direalisasikan.
Fokus dan Batasan Program Pokir
Asep Rukmansyah menjelaskan bahwa program Pokir merupakan usulan resmi yang diakomodasi oleh legislatif dan berfokus utama pada masalah-masalah di tingkat lingkungan Rukun Warga (RW).
Program Pokir yang telah direalisasikan meliputi:
Infrastruktur Lingkungan: Perbaikan jalan lingkungan, seperti hotmix, pengecoran, dan pemasangan paving block.
Fasilitas Publik: Penerangan Jalan Gang/Lingkungan (PJL).
Lain-lain: Perbaikan saluran air (drainase) dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT).
Beliau menegaskan bahwa lingkup Pokir dibatasi pada masalah lingkungan dan tidak dapat mencakup masalah besar seperti jalan kota atau kemacetan, yang hanya bisa dijadikan masukan.
Perencanaan Anggaran Tahun 2026 dan Penurunan APBD
Terkait perencanaan anggaran, Asep Rukmansyah membedakan mekanisme kerja antara Eksekutif dan Legislatif:
Mekanisme Legislatif (DPRD): Menyusun rencana kerja melalui program Pokir berdasarkan hasil penjaringan aspirasi (Reses).
Mekanisme Eksekutif: Melakukan perencanaan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Meskipun APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2026 telah disahkan pada awal Desember 2025, anggarannya mengalami penurunan menjadi sekitar Rp1,3 triliun akibat pemangkasan Dana Transfer Keuangan Daerah dari pemerintah pusat. Fokus utama APBD 2026 Cimahi meliputi peningkatan kualitas pendidikan, UMKM, infrastruktur, kesejahteraan sosial, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. ( Hendra )
