banner 728x250

Resmi Dilantik, 7 BPD di Kecamatan Padalarang Siap Kawal Pemerintahan Desa 2026-2034

banner 120x600
banner 325x300

KBB, Jurnalreformasi.com—Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara resmi melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari tujuh desa di wilayah Kecamatan Padalarang untuk masa bakti 2026–2034. Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang berlangsung khidmat ini diselenggarakan di Bale Abah, Desa Kertajaya, pada Kamis (12/11/2026). Asisten I Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Duddy Prabowo, hadir memimpin langsung jalannya pelantikan tersebut sebagai perwakilan dari pemerintah daerah.

​Ketujuh lembaga perwakilan warga yang baru dilantik tersebut berasal dari Desa Ciburuy, Cimerang, Jayamekar, Kertamulya, Kertajaya, Laksanamekar, dan Tagog Apu. Kehadiran para anggota BPD terpilih ini menjadi momentum penting bagi proses demokrasi dan jalannya roda pemerintahan di tingkat desa. Mereka diharapkan dapat langsung bekerja usai resmi mengemban amanah masyarakat untuk delapan tahun ke depan.

​Merespons pelantikan ini, Camat Padalarang, Hendi Setiyadi, menyampaikan pesan dan harapan besarnya kepada seluruh anggota BPD yang baru disahkan. Ia menekankan agar para wakil masyarakat desa ini mampu menjalankan tugas secara optimal serta penuh tanggung jawab. Lebih dari itu, Hendi mengingatkan bahwa BPD harus membangun sinergi yang kuat dan harmonis dengan pemerintah desa selaku mitra kerja dalam memajukan wilayahnya masing-masing.

​Menurut Hendi, BPD memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam struktur pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya. Fungsi tersebut meliputi pembahasan dan penyepakatan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, hingga melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur desa. Ia secara khusus menyoroti pentingnya fungsi pengawasan BPD terhadap penggunaan anggaran desa agar pengalokasiannya benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukan.

​Sebagai langkah nyata, Hendi juga meminta seluruh anggota BPD untuk aktif membuka keran komunikasi langsung dengan masyarakat di akar rumput. Dengan langkah proaktif tersebut, berbagai aspirasi, masukan, hingga keluhan warga dapat ditangkap secara utuh untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Aspirasi-aspirasi inilah yang nantinya akan menjadi bahan pedoman dan pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang tepat guna. (Fitri/JurnalReformasi.com)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *