KBB, JurnalReformasi.com – Pergantian kepemimpinan DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung Barat (KBB) diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas antarkepala desa sekaligus mencari solusi menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan desa.
Diki Rohani resmi menjabat sebagai Ketua DPC APDESI Merah Putih KBB periode 2026–2031 setelah dilantik dalam acara yang berlangsung di The La Oma Cafe & Hotel, Lembang, Rabu (28/10/2026). Prosesi pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Umum DPD APDESI Merah Putih Jawa Barat, Tatang Taryana.
Sejumlah unsur pemerintahan turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, anggota DPRD KBB dari Komisi I Ahmad Fauzi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dudi Supriadi, para camat se-Kabupaten Bandung Barat, serta perwakilan TNI dan Polri.
Diki Rohani, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, menyampaikan bahwa kepemimpinan organisasi kepala desa membutuhkan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan peran organisasi secara optimal dalam menyampaikan aspirasi desa serta mendukung program pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, persoalan penurunan Dana Desa pada 2026 menjadi salah satu isu utama yang disorot. Diki menilai berkurangnya anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan, menjalankan program pemberdayaan, dan mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menyebutkan, alokasi Dana Desa yang sebelumnya di sejumlah desa bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar, kini disebut berada di kisaran Rp373 juta. Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi dengan perencanaan yang matang agar program prioritas tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menghadapi situasi tersebut, Diki mengajak para kepala desa untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer pemerintah. Ia mendorong setiap desa agar lebih kreatif dalam mengembangkan potensi lokal, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak yang dapat mendukung kemajuan ekonomi masyarakat.
“Sekarang bukan waktunya lagi untuk mengeluh atau berpangku tangan. Kita harus menjadi kepala desa yang kuat dengan mengoptimalkan pendapatan asli desa dan potensi-potensi lainnya. Kita juga harus mampu membangun kemitraan serta sinergisitas dengan berbagai pihak,” tegasnya.
Selain mendorong kemandirian keuangan desa, Diki berharap pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bandung Barat dapat mempertimbangkan kondisi yang dihadapi pemerintah desa dalam pembahasan kebijakan anggaran tahun 2027.
Menurutnya, perhatian terhadap kebutuhan desa sangat diperlukan agar pembangunan tidak terhambat akibat keterbatasan pembiayaan. Meski demikian, ia memahami bahwa pemberian bantuan maupun penyesuaian Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan berdasarkan regulasi dan mempertimbangkan indikator yang berlaku, termasuk jumlah penduduk serta kebutuhan setiap wilayah.
Oleh karena itu, ia menilai komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten harus terus diperkuat. Melalui dialog dan kerja sama yang baik, diharapkan dapat ditemukan langkah yang tepat untuk menjawab persoalan anggaran tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
Diki juga mengajak seluruh kepala desa di Bandung Barat menjaga kekompakan serta mendukung program pembangunan yang dijalankan Bupati Jeje Ritchie Ismail. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten hingga pemerintahan desa.
Dengan kepengurusan baru APDESI Merah Putih KBB, ia berharap organisasi tersebut semakin berperan sebagai wadah pemersatu kepala desa, penyalur aspirasi, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.
Sinergi yang kuat antara pemerintah desa, Pemkab Bandung Barat, dan DPRD diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan, memperluas kemandirian ekonomi ( Fitri )
