KBB, Jurnalredormasi.com—Sebanyak 16 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Lembang resmi mengemban tugas baru setelah dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Selasa (6/10/2026).
Prosesi pelantikan anggota BPD periode 2026-2034 tersebut digelar di AMTC Teras Lembang, Jalan Raya Tangkuban Parahu Nomor 17, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang.
Pelantikan dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Duddy Prabowo, Kepala DPMD Kabupaten Bandung Barat Dudi Supriadi, Camat Lembang Bambang Eko Setyowahjudi, Kapolsek Lembang AKP Bambang Haryono, Danramil Lembang serta para kepala desa di wilayah Kecamatan Lembang.
Adapun 16 desa yang BPD-nya dilantik terdiri dari Desa Cibodas, Cibogo, Cikahuripan, Cikidang, Cikole, Gudangkahuripan, Jayagiri, Kayuambon, Langensari, Lembang, Mekarwangi, Pagerwangi, Sukajaya, Suntenjaya, Wangunharja dan Wangunsari.
Bupati Jeje dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota BPD merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. BPD juga diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.
Ia meminta para anggota BPD tidak hanya memahami tugas administratif kelembagaan, tetapi juga mengetahui kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di wilayahnya.
“Anggota BPD harus memiliki rasa cinta dan kepedulian terhadap desanya. Jadikan amanah ini sebagai komitmen untuk bersama-sama membangun desa,” ujar Jeje.
Menurut Jeje, aspirasi masyarakat harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah pembangunan desa. Berbagai persoalan, kebutuhan dan potensi yang ada perlu dipetakan agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Khusus Kecamatan Lembang, Jeje menilai wilayah tersebut memiliki posisi strategis karena dikenal luas sebagai salah satu kawasan unggulan di Kabupaten Bandung Barat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah desa bersama BPD menggali dan mengembangkan berbagai potensi lokal yang dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi masyarakat.
Potensi tersebut mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM, pariwisata serta ekonomi kreatif. Pengelolaan yang tepat diharapkan dapat membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Lembang ini salah satu ikon Bandung Barat. Kalau orang menyebut Bandung Barat, Lembang menjadi salah satu wilayah yang paling dikenal. Maka BPD dan pemerintah desa harus mampu bekerja bersama mencari solusi atas persoalan masyarakat,” katanya.
Jeje juga mengingatkan agar seluruh unsur pemerintahan desa menghindari kepentingan yang dapat mengganggu fokus pembangunan. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara BPD, pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan kebijakan serta menjalankan program pembangunan.
“Kita harus fokus pada pembangunan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan potensi yang ada di masing-masing desa,” ucapnya.
Pemkab Bandung Barat, lanjut Jeje, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam mendorong pembangunan di tingkat desa. Dukungan tersebut akan disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.
Dengan dilantiknya 16 BPD tersebut, Jeje berharap fungsi representasi masyarakat, pengawasan dan penyampaian aspirasi di tingkat desa dapat berjalan semakin optimal.
Pelantikan ini pun diharapkan menjadi awal bagi terbentuknya kerja sama yang lebih kuat antara BPD, pemerintah desa dan masyarakat untuk mewujudkan desa yang berkembang, mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi lokal. ( Fitria )
