Cimahi,Jurnal Reformasi.com
Anggota DPRD Kota Cimahi Fraksi Golkar, Asep Rukmansyah, S.E., melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2026 di Komplek Nata Endah RW 02, Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi, Rabu, (11/03/2026), reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
Dalam pertemuan yang berlangsung dengan suasana dialogis, warga menyampaikan sejumlah usulan yang berkaitan dengan kebutuhan lingkungan, beberapa di antaranya adalah pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, peningkatan sistem drainase, hingga penanganan banjir yang masih menjadi persoalan di beberapa titik wilayah.
Dalam keterangannya kepada awak media, Asep Rukmansyah mengatakan, reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan pembahasan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Hari ini kita melaksanakan reses masa persidangan pertama tahun anggaran 2026, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, terutama terkait pembangunan jalan lingkungan dan infrastruktur yang memang dibutuhkan warga,” ucap Asep.
Asep menjelaskan, sejumlah aspirasi yang disampaikan warga pada periode sebelumnya telah mulai direalisasikan oleh pemerintah daerah hal tersebut, menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan.
Asep, menambahkan, apresiasi atas realisasi sejumlah program tersebut sekaligus agar pembangunan di lingkungan mereka dapat terus berlanjut di masa mendatang.
Asep mengakui, bahwa kondisi keuangan daerah saat ini memiliki keterbatasan, meskipun demikian, Pemerintah Kota Cimahi melalui Wali Kota dan Wakil Wali Kota tetap berkomitmen untuk menjalankan program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
“Walaupun anggaran pemerintah daerah terbatas, namun kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat tetap diupayakan berjalan,” ujarnya.
Asep mengungkapkan, selain persoalan infrastruktur, isu banjir juga menjadi salah satu topik yang cukup banyak dibahas dalam dialog bersama warga.
“Penanganan banjir di Kota Cimahi tidak bisa dilakukan secara parsial karena berkaitan dengan wilayah lain di sekitarnya”, tururnya.
Asep menjelaskan, penanganan banjir membutuhkan koordinasi lintas daerah, terutama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar langkah penanganannya dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kita harus membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah lain agar persoalan banjir bisa ditangani bersama,” jelasnya.
Asep berharap, melalui kegiatan reses ini berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah, dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Cimahi (Hendra JR)
