Cimahi ,Jurnal Reformasi.com
DPRD Kota Cimahi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerima aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Cimahi.
Dalam aksi tersebut, Koordinator aksi dari Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu nasional maupun daerah. Salah satu poin yang menjadi sorotan yakni terkait kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan
Selain itu, massa aksi juga mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi agar penggunaan anggaran lebih terbuka dan dapat diawasi publik.
Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan lain, mulai dari dorongan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, reformasi di tubuh Polri, hingga penegakan etika terhadap pejabat publik yang dianggap meremehkan aspirasi masyarakat.
Ketua DPRD Kota Cimahi bersama unsur Forkopimda menerima langsung perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara terbuka. Pertemuan tersebut berlangsung kondusif dengan penyampaian aspirasi dilakukan melalui komunikasi dua arah.
Pemerintah Kota Cimahi menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan dari mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan disebut akan menjadi bahan perhatian dan diteruskan kepada pemerintah pusat maupun DPR RI sesuai kewenangan yang berlaku
Dalam dialog itu, mahasiswa menilai kebijakan terkait tunjangan pejabat negara perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mereka berharap anggaran negara lebih diprioritaskan untuk kepentingan publik, termasuk pelayanan masyarakat dan kesejahteraan warga.
Sementara itu, DPRD Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk menjaga ruang demokrasi dan memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Aksi penyampaian pendapat tersebut juga berlangsung di bawah pengamanan aparat keamanan guna menjaga situasi tetap tertib dan aman. (Hendra JR)
