Cimahi,Jurnal Reformasi.com
Seluruh program pembangunan tahun anggaran 2025 di Kota Cimahi, tengah menjalani proses audit secara komprehensif, langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, mengatakan, audit tidak dilakukan secara parsial, melainkan mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD, pemeriksaan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara berlapis.
“Proses evaluasi dilakukan menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, dengan demikian, setiap potensi kekurangan atau kesalahan dalam program dapat teridentifikasi secara objektif melalui hasil audit,” ucap Adhitia.
Adhitia menjelaskan, sejumlah proyek strategis turut masuk dalam pengawasan, di antaranya pembangunan rumah dinas kepala daerah, Unit Pengelolaan Darah (UPD) di RSUD Cibabat, penataan Bundaran Jati, serta berbagai program di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Khusus proyek rumah dinas, pembangunan dilakukan secara bertahap, pada tahun 2025 fokus kegiatan masih pada proses pemadatan lahan yang sebelumnya merupakan area persawahan, guna memastikan fondasi bangunan memiliki kualitas yang baik,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, pembangunan fisik direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2026, setelah tahap awal dinilai siap. Pemerintah memandang proyek tersebut sebagai investasi jangka panjang, terutama dalam mengurangi beban biaya sewa serta menambah nilai aset daerah.
Selain itu, rumah dinas juga dinilai memiliki fungsi sosial karena dapat menjadi ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk mengakses keberadaan kepala daerah secara langsung.
Dengan proses audit yang sedang berjalan, perhatian publik kini tertuju pada hasil pemeriksaan tersebut. Masyarakat diharapkan ikut mengawal agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan prinsip transparansi dan memberikan manfaat optimal bagi warga.
“Kedepannya pemerintah Kota Cimahi, seluruh perencanaan lanjutan dapat berjalan lancar dengan dukungan kapasitas fiskal yang memadai, sehingga program pembangunan dapat direalisasikan secara maksimal,” tutupnya (Hendra JR)
