banner 728x250

DPRD KBB Dorong Regulasi Pasar Modern Beri Ruang bagi Pedagang Kecil

banner 120x600
banner 325x300

KBB, JurnalReformasi.com — Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

DPRD KBB menginginkan pertumbuhan pasar modern di wilayah Bandung Barat berjalan seimbang dengan keberadaan pasar tradisional, warung masyarakat, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pimpinan DPRD KBB, Asep Dedi, menyampaikan bahwa pengembangan usaha ritel modern harus disertai aturan yang memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat. Penentuan lokasi minimarket dan pusat perbelanjaan perlu dikaji agar tidak menimbulkan persaingan yang merugikan pedagang kecil.

Menurutnya, pelaku UMKM juga harus memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha melalui kerja sama dengan jaringan pasar modern. Produk lokal Bandung Barat diharapkan dapat menjadi bagian dari komoditas yang dipasarkan di minimarket maupun pusat perbelanjaan.

“Sehingga dalam Perda ini nanti ke depan, kami berharap bahwa yang namanya ekonomi kerakyatan itu betul-betul berpihak terhadap masyarakat. Harus ada pengaturan pasar-pasar modern, baik itu dari keberadaan posisi titiknya, jangan sampai juga mengganggu ekonomi kerakyatan, warung-warung tradisional, UMKM yang ada di daerah,” ujar Asep Dedi

Selain pengaturan lokasi dan kemitraan usaha, perubahan Raperda tersebut mencakup ketentuan pendirian pasar, penyerapan tenaga kerja lokal, pengaturan jam operasional toko swalayan, serta penyesuaian mekanisme perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan juga akan diperkuat dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai regulasi yang berlaku.

“Yang paling penting, bagaimana pasar-pasar modern ini melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Seperti halnya minimarket-minimarket di Bandung Barat juga bagaimana ke depan harus betul-betul bisa mengakomodasi, mengakomodir pelaku-pelaku usaha kecil, produk-produk daerah Bandung Barat yang memang bisa diakomodir di pemasaran atau di penjualan di minimarket yang ada di Kabupaten Bandung Barat,” ungkapnya.

DPRD KBB berharap perubahan Perda ini mampu menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih adil dan berimbang. Dengan demikian, kemajuan pasar modern dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat serta keberlangsungan UMKM dan pedagang tradisional di Kabupaten Bandung Barat. (Fitri)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *