TASIKMALAYA,jurnalreformasi.com — Pekerjaan jalan di wilayah Cisempur kini menjadi sorotan. Proyek yang semestinya menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur justru diduga mangkrak dan memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Kondisi tersebut tentu patut mendapat perhatian serius. Pasalnya, pekerjaan infrastruktur jalan menggunakan anggaran publik, sehingga masyarakat berhak mengetahui bagaimana progres pekerjaan, siapa pelaksananya, berapa nilai anggarannya, serta apa penyebab pekerjaan tersebut diduga tidak kunjung rampung.
Upaya konfirmasi pun dilakukan kepada Kabid Jalan dan Jembatan sebagai PPK untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai kondisi pekerjaan jalan tersebut. Namun, bukannya mendapatkan jawaban, telepon seluler yang dihubungi justru tidak diangkat angkat .Senin (24/08/2026)
Pesan yang dikirimkan pun disebut tidak mendapatkan respons.
Sikap diam tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan: ada apa dengan pekerjaan jalan di Cisempur?
Apakah pekerjaan memang mengalami kendala teknis? Apakah terdapat persoalan administrasi atau anggaran? Ataukah kontraktor mengalami hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan?
Semua pertanyaan tersebut semestinya dapat dijawab secara terbuka oleh pejabat yang berwenang.
Publik tentu tidak membutuhkan pejabat yang hanya muncul ketika proyek berjalan mulus. Ketika sebuah pekerjaan pemerintah diduga bermasalah, justru di situlah transparansi dan tanggung jawab pejabat diuji.
Kabid Jalan dan Jembatan jangan sampai terkesan memilih bungkam ketika masyarakat membutuhkan penjelasan.
Diamnya pejabat ketika dikonfirmasi mengenai pekerjaan yang menggunakan uang rakyat bukanlah jawaban. Justru sikap tersebut berpotensi memperbesar kecurigaan publik dan melahirkan spekulasi liar.
Jika memang pekerjaan tersebut tidak mangkrak, jelaskan progresnya secara terbuka. Jika terdapat kendala, sampaikan apa kendalanya. Jika kontraktor bermasalah, jelaskan langkah pemerintah. Dan apabila pekerjaan memang belum selesai sesuai target, masyarakat berhak mengetahui alasan serta langkah penyelesaiannya.
Jangan sampai pembangunan infrastruktur hanya ramai ketika proses penganggaran dan pengerjaan dimulai, tetapi ketika muncul persoalan, pejabat terkait mendadak “bungkam seribu bahasa.”
Lebih ironis lagi apabila akses komunikasi dengan pejabat yang memiliki kewenangan justru tertutup ketika wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial.
Uang yang digunakan untuk pembangunan jalan adalah uang publik. Maka publik pula yang berhak bertanya dan mendapatkan jawaban.
Kini bola berada di tangan Dinas terkait. Masyarakat menunggu penjelasan konkret mengenai pekerjaan jalan di Cisempur: sudah sejauh mana progresnya, apa penyebab dugaan mangkrak, siapa pelaksananya, berapa nilai kontraknya, dan kapan pekerjaan tersebut akan diselesaikan?
Jangan biarkan jalan yang seharusnya menjadi akses masyarakat justru berubah menjadi jalan panjang menuju tanda tanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kabid Jalan dan Jembatan terkait dugaan mangkraknya pekerjaan jalan di Cisempur. Berita ini merupakan upaya konfirmasi dan kontrol sosial, dan pihak terkait tetap diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab. (Team)
