Kab. Probolinggo,Jurnal Reformasi.com
Terkait adanya material yang tidak sesuai standar kualitas pengerjaan pada pembangunan Jalani Tol Probowangi. Ketua GM Grib Jaya meminta kepada owner dan maincont PSN untuk hearing.
Apa yang dilakukan oleh GM Grib Jaya ini, merespon beberapa keluhan masyarakat terkait pembangunan jalan tol tersebut.
Menurut Ketua GM Grib Jaya, Syaiful Haq atau yang akrab dipanggi Haris bahwa pihaknya akan secepatnya mengirim surat kepada DPRD Kabupaten Probolinggo untuk melakukan hearing dengan menghadirkan owner PSN juga maincont serta para steakholders yang terkait dalam pembangunan proyek tersebut.
“Hal yang dilakukan oleh kami ini, bertujuan agar semua persoalan terkait pengerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Probowangi bisa lancar dan selesai. Sehingga apa yang menjadi tujuan PSN agar tercapai, serta kemanfaatan terkait proyek ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat.” Ujarnya kepada Jurnal Reformasi, Selasa (22/10/2024).
Selain itu juga, ditambahkan Haris, bahwa dalam pengerjaan ini pun jika tidak sesuai kualitas standard akan mengakibatkan kerusakan lingkungan juga akses jalan yang selama ini dilalui oleh masyarakat.
Proyek strategis nasional pembangunan infrastruktur yang menjadi program unggulan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo salah satunya tol Probowangi disambut antusias oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo dengan harapan akan banyak menyerap tenaga kerja dan hal lain yang membuat geliat perekonomian lebih meningkat. Tetapi seiring berjalannya waktu seakan sudah menjadi hal lumrah dimana ada proyek disitu ada masalah baik didalam proyek itu sendiri maupun disekitarnya.
Dampak yang menjadi keluhan dari masyarakat itu, kemudian akan dijadikan GM Grib Jaya untuk di perjuangkan melalui Hearing kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui DPRD.
Masih dikatakan Haris, paling mudah dilihat dan dirasakan saat ini menjamurnya tambang-tambang baru lebih memperhatikan profit tanpa berpikir dampak yang ditimbulkan pasca ditambang.
“Masyarakat yang awan dengan iming-iming lahan sawahnya agak susah mendapat air karna lokasinya lebih tinggi dengan alasan ditambang agar bisa lebih rendah dari saluran irigasi pada kenyataanya justru lahan mereka lebih parah karna tidak direklamasi sehingga harapan untuk mendapatkan hasil hanya tinggal harapan.” Ucapnya.
Berbagai dalil penambang nakal ini berkelit dengan alasa tidak ada perjanjian dengan pemilik lahan. Padahal jelas aturan dan UU pertambangan sudah mengatur apa dan bagaimana seharusnya menambang.
“Hal ini sangat ironis sekali dimana pemerintah gencar-gencarnya membuat program ketahanan pangan bahkan sampai melarang lahan sawah dilindungi dialih fungsikan agar program bisa berjalan. Bukan saja berjalan tetapi tercapai. Ini yang menjadi target, akan tetapi tetapi menjadi sulit dikarenakan munculnya orang-orang yang tidak bertanggungjawab tidak mengindahkan aturan yang ada.” Tambahnya.
Untuk itu, Ketua GM Grib jaya pun secepatnya akan bergerak terkait hal ini, agar menjasi perhatian dari elemen terkait yang berkomitmen untuk menyelesaikan dampak rusaknya lingkungan yang ditimbulkan. (Kiki)
