Disdukcapil Kota Cimahi Tetap Layani Adminduk Selama Libur Nasional dan Cuti Bersama

Post Views: 669

Cimahi,Jurnal Reformasi.com

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi tetap mengoperasikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) selama libur nasional dan cuti bersama Kenaikan Isa Almasih pada 14–15 Mei 2026. Pelayanan mulai dibuka pukul 08.00 hingga 12.00 WIB di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi.

Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat tetap terpenuhi, terutama bagi warga yang memiliki kepentingan mendesak selama masa libur. Seluruh layanan diberikan tanpa dipungut biaya.

Kepala Disdukcapil Kota Cimahi, Tri Lospala Candra, mengatakan pembukaan layanan di hari libur merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Pelayanan tetap kami buka agar masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak tetap dapat terlayani meskipun sedang libur nasional,” ucapnya.

Tri menjelaskan, selama pelayanan pada 14 Mei 2026, Disdukcapil Kota Cimahi mencatat sebanyak 203 layanan adminduk telah diberikan kepada masyarakat, jumlah tersebut menunjukkan tingginya antusiasme warga dalam memanfaatkan layanan di hari libur.

Rincian layanan yang diberikan meliputi pencetakan KTP elektronik sebanyak 55 layanan, perekaman KTP-el 18 layanan, serta legalisir akta kelahiran sebanyak 5 layanan.

Selain itu, layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kartu Keluarga tercatat sebanyak 49 layanan dan TTE Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 17 layanan. Disdukcapil juga melayani pindah keluar dan pindah datang yang masing-masing mencapai 14 layanan.

Sementara itu, layanan lainnya mencakup TTE akta kelahiran sebanyak 17 layanan, TTE akta kematian 6 layanan, penyerahan berkas kematian online 1 layanan, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebanyak 7 layanan.

Tri menerangkan, untuk mempermudah akses pelayanan, masyarakat dapat melakukan pendaftaran antrean melalui aplikasi MPP Kota Cimahi bagi pengguna Android melalui tautan Aplikasi Antrean MPP Kota Cimahi, sedangkan pengguna iOS dapat melakukan pendaftaran melalui layanan WhatsApp Mantap di nomor 082289999034.

“Untuk layanan tatap muka, Pemerintah Kota Cimahi juga tetap menyediakan layanan daring melalui aplikasi Dilandacita, khusus layanan perekaman KTP-el dan legalisir dokumen, masyarakat dapat langsung datang tanpa perlu melakukan pendaftaran antrean terlebih dahulu,” pungkasnya (Hendra JR)

BUPATI TASIKMALAYA TERIMA KUNJUNGAN ATR/BPN, DORONG KEPASTIAN HUKUM TANAH KAMPUNG NAGA

DPRD Cimahi Soroti Penurunan Kapasitas TPST Sentiong, Pengolahan Sampah Dinilai Belum Optimal.

Tekankan Kedaulatan Informasi dan Transformasi Digital, Bupati Tasikmalaya Pimpinan Upacara Harkitnas KE-118

Launching MPPDN Versi 2,Kabupaten Tasikmalaya Jadi Pilot Project MPP Digital Nasional di Jawa Barat

Cimahi Mulai Bangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Cirendeu Jadi Lokasi Perdana

DPRD Cimahi dan Forkopimda Tampung Aspirasi Mahasiswa, Soroti Tunjangan DPR hingga Keterbukaan Anggaran DPRD Kota Cimahi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerima aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Cimahi. Dalam aksi tersebut, Koordinator aksi dari Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu nasional maupun daerah. Salah satu poin yang menjadi sorotan yakni terkait kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan Selain itu, massa aksi juga mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi agar penggunaan anggaran lebih terbuka dan dapat diawasi publik. Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan lain, mulai dari dorongan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, reformasi di tubuh Polri, hingga penegakan etika terhadap pejabat publik yang dianggap meremehkan aspirasi masyarakat. Ketua DPRD Kota Cimahi bersama unsur Forkopimda menerima langsung perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara terbuka. Pertemuan tersebut berlangsung kondusif dengan penyampaian aspirasi dilakukan melalui komunikasi dua arah. Pemerintah Kota Cimahi menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan dari mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan disebut akan menjadi bahan perhatian dan diteruskan kepada pemerintah pusat maupun DPR RI sesuai kewenangan yang berlaku Dalam dialog itu, mahasiswa menilai kebijakan terkait tunjangan pejabat negara perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mereka berharap anggaran negara lebih diprioritaskan untuk kepentingan publik, termasuk pelayanan masyarakat dan kesejahteraan warga. Sementara itu, DPRD Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk menjaga ruang demokrasi dan memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Aksi penyampaian pendapat tersebut juga berlangsung di bawah pengamanan aparat keamanan guna menjaga situasi tetap tertib dan aman.